RADIOALHAMZAR.COM, Mataram – Gangguan keamanan di Perairan Nusa Tenggara Barat tidak bisa dipandang sebelah mata. Oleh karenanya keberadaan Pangkalan Angkatan Laut ( LANAL) Mataram mempunyai posisi strategis menjaga keamanan perairan di wilayah Nusa Tenggara Barat.
Ketua Dewan Pembina Yayasan Maraqitta’limat Nusa Tenggara Barat yang juga Anggota DPRD NTB Dr TGH Hazmi Hamzar menyatakan sikap dan dukungan penuh pentingnya perubahan status Lanal Mataram yang saat ini masih tipe B menjadi tipe A. “Saatnya Lanal Mataram naik kelas dan dipimpin Bintang Satu,”katanya kepada RADIOALHAMZAR.COM di Mataram baru-baru ini.
Menurut Tuan Guru, Perairan Laut NTB sangat luas terdiri dari dua pulau besar yakni Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa serta sejumlah pulau kecil atau gili yang berbatasan langsung dengan negara lain dan laut lepas di wilayah laut Selatan.
Dengan kondisi laut yang ada saat ini, katanya, tentulah dibutuhkan armada laut yang tangguh baik dari sisi pasukan, sarana pendukung dan institusi yang menjalankan fungsi tersebut.”Dengan berubahnya status Lanal Mataram ke tipe A, maka secara otomatis dukungan bagi upaya penjagaan keamanan laut NTB bisa maksimal,”tegasnya.
Tuan Guru juga memaparkan sejumlah alasan penting perubahan status tersebut terutama kaitannya dengan pengamanan sarana vital milik publik dan akan digelarnya sejumlah even berskala internasional di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Sebut saja event perhelatan akbar ajang balap motor World Superbike 2021 dan MotoGP 2022 di Sirkuit Internasional Mandalika.
Terkait penyelenggaraan even kelas dunia tersebut, keamanan laut NTB menjadi salah satu prioritas karena merupakan salah satu jalur yang digunakan untuk mobilitas barang dan orang.” Bukankah peredaran narkoba juga banyak melalui jalur laut,.belum lagi kegiatan terlarang lainnya yang merugikan negara dan daerah. Pokoknya banyak pihak yang akan diuntungkan dengan perubahan status Lanal Mataram ini,”tegasnya.
Terkait usulan perubahan status tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan Lanal Mataram untuk segera mengusulkannya.”Kami tentu akan kawal dan segera berkoordinasi dengan Panglima TNI dan bahkan Istana,”pungkas Ketua DPW SAHI NTB yang dikenal dekat dengan simpul utama Pemerintah Pusat ini. (RAH-01)
