Selong,RadioAlhamzar.com – Keinginan para pengelola Sekolah Swasta untuk mengadu ke wakil rakyat di DPRD NTB akhirnya terjawab. Ini menyusul digelarnya Hearing Rombongan Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB dengan Paguyuban Kepala SMA Swasta (PALAMASTA) Kabupaten Lombok Timur yang bertempat di Aula Stiker Hamzar Mamben wanasaba, Kamis, 26 Desember 2019.
Adapun rombongan dari DPRD NTB yang hadir antara lain DR TGH Hazmi Hamzar SH MH, Lalu Wirajaya, TGH Patompo Adnan, H Abdul Hadi dan lain-lain.
Acara hearing kali ini benar-benar dimanfaatkan para pengelola sekolah swasta di Lombok Timur menyampaikan aspirasi mereka.
Kegiatan ini diselenggarakan sebagai respon atas surat yang diterima DPRD Provinsi NTB dari Ketua PALAMASTA pada 8 Oktober lalu perihal hearing.
Para perwakilan sekolah terlihat tidak canggung untuk menyampaikan segala aspirasinya kepada perwakilan rakyat ini. Pun, sesuai nama kegiatan yang diusung yakni hearing, maka para anggota DPRD dengan penuh perhatian mendengarkan dan memberi respon atas keraguan-raguan ataupun ketidakjelasan informasi yang selama ini diperoleh sekolah.
Secara garis besar, mayoritas peserta mempertanyakan tentang bantuan dana pendidikan untuk sekolah swasta yang dirasa sangat minim dibanding dengan sekolah negeri, bahkan cenderung nihil. Sedangkan sekolah swasta tidak bisa seutuhnya mengandalkan biaya operasional pendidikan dari peserta didik. Di sisi lain, kesulitan mendapatkan peserta didik membuat beberapa sekolah memutuskan untuk membebaskan biaya pendidikan supaya bisa mendapatkan siswa. “Bahkan terkadang untuk mendapatkan siswa, malah kami membebaskan biaya pendidikan bagi siswa,” ungkap salah satu peserta.
Para perwakilan sekolah ini berharap adanya dana bantuan yang mengalir ke sekolah-sekolah swasta sebagaimana sebelumnya. “Kami berharap ada dana bantuan untuk siswa-siswi miskin, selama ini sekolah swasta banyak menampung siswa miskin, dan supaya ada dana dari provinsi sebagaimana dulu ada dana dari kabupaten,” ungkap peserta lainnya.
Selain itu, peserta juga mengeluhkan kekurangan dana pendidikan yang dialami sekolah swasta menyebabkan kurangnya sarana prasana memadai yang dimiliki sekolah. Di sisi lain pemerintah menuntut sekolah harus memiliki fasilitas lengkap.
Semua aspirasi yang disampaikan tiap sekolah dicatat dengan baik oleh DPRD yang hadir dan berjanji untuk segera memproses permasalahan-permasalahan tersebut. Adapun terkait bantuan dana yang berhenti setelah berpindah wewenang dari kabupaten ke provinsi, TGH Hazmi Hamzar selaku anggota DPRD NTB yang turut mendengarkan keluhan para kepala sekolah berjanji akan menindaklanjuti.”Jika ada kesempatan kami akan menyampaikan langsung kepada Menteri Pendidikan agar permasalahan ini bisa terselesaikan dengan segera,”tandasnya.
Demikian laporan Husnul Mubarok dari Stikes Hamzar Mamben Wanasaba untuk RadioAlhamzar.com
